Dalam proses membangun rumah, ruko, atau bangunan lainnya, masih banyak masyarakat yang menganggap izin bangunan sebagai formalitas semata. Padahal, PBG atau IMB memiliki peran yang sangat penting, baik dari sisi hukum, keselamatan, maupun nilai bangunan itu sendiri. Sejak diberlakukannya aturan terbaru, IMB kini digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.
Meski istilahnya berubah, fungsi dan tujuannya tetap sama, yaitu memastikan bangunan yang didirikan sesuai dengan ketentuan tata ruang, teknis bangunan, dan keselamatan. Oleh karena itu, memahami pentingnya pengurusan PBG menjadi hal yang wajib bagi masyarakat.
Apa Itu PBG dan Hubungannya dengan IMB?
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis yang berlaku. PBG menggantikan IMB, namun di masyarakat masih sering dikenal dengan istilah PBG atau IMB.
Secara sederhana, jika dulu masyarakat mengenal pengurusan IMB, maka saat ini proses tersebut berubah menjadi pengurusan PBG dengan sistem dan pendekatan yang lebih teknis dan terintegrasi.
Kenapa Pengurusan PBG Itu Penting?
Masih banyak bangunan yang berdiri tanpa izin resmi. Padahal, ada beberapa alasan kuat mengapa pengurusan izin bangunan tidak boleh diabaikan.
- Legalitas bangunan
Bangunan yang memiliki PBG diakui secara hukum dan terlindungi dari potensi masalah hukum di kemudian hari. - Keamanan dan keselamatan
PBG memastikan bangunan memenuhi standar teknis, sehingga lebih aman bagi penghuni. - Kesesuaian tata ruang
Bangunan dipastikan tidak melanggar aturan zonasi dan rencana tata ruang wilayah. - Meningkatkan nilai properti
Bangunan dengan izin resmi memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih dipercaya.
Fungsi dari IMB dan PBG bagi Masyarakat
Banyak masyarakat belum memahami secara utuh fungsi dari IMB maupun PBG. Padahal, izin ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi pemilik bangunan.
Beberapa fungsi pentingnya antara lain:
- Menjadi bukti sah kepemilikan bangunan
- Menjamin bangunan sesuai standar keselamatan
- Mempermudah proses jual beli dan perbankan
- Mencegah sengketa bangunan dan lahan
Pengurusan IMB Beralih ke Pengurusan PBG
Perubahan dari IMB ke PBG sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun pada dasarnya, pengurusan IMB kini dilakukan melalui mekanisme pengurusan PBG yang berbasis sistem perizinan berusaha dan non-berusaha.
Prosesnya menekankan pada kesesuaian fungsi bangunan, data teknis, serta dokumen perencanaan. Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bangunan yang dibangun benar-benar layak dan tertib secara aturan.
Dampak Jika Bangunan Tidak Memiliki PBG
Mengabaikan pengurusan PBG dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti:
- Sanksi administratif hingga pembongkaran bangunan
- Sulit mengurus sertifikat dan perizinan lanjutan
- Masalah hukum saat terjadi sengketa
- Nilai bangunan menjadi rendah
Risiko ini sering kali baru disadari ketika bangunan sudah selesai dibangun, sehingga biaya dan dampaknya menjadi lebih besar.
PBG atau IMB bukan sekadar dokumen, tetapi fondasi legal dan teknis dari sebuah bangunan. Dengan melakukan pengurusan PBG sejak awal, masyarakat dapat membangun dengan aman, nyaman, dan tanpa rasa khawatir di masa depan.
Memahami fungsi izin bangunan dan mematuhinya adalah langkah bijak untuk melindungi investasi, keselamatan, serta ketertiban lingkungan. Jadi, sebelum membangun, pastikan izin bangunan Anda sudah sesuai aturan.
